Rabu, 15 Agustus 2012

Definisi Sosiologi Menurut Para Ahli


1.  Pitirim Sorikin
Menyatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari
a.    Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial (misalnya, antara gejala ekonomi dan agama; keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dan politik dan sebagainya);
b.    Hubungandan pengaruh timbal balik antara gejala-gejala sosial dan gejala-gejala non sosial (misalnya gejala geografis, biologis dan sebagainya)
c.    Ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial.

2.    Roucek dan Warren
Mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok sosial.

3.    William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff
Berpendapat bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasil-hasil  interaksi tersebut.

4.    J. A. A. Van Dorn dan C. J Lammers
Berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang sttruktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil.

5.    Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi
Menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. 


6.    August Comte
Berpendapat bahwa sosiologi berasal dari katalatin socius yang artinya teman atau sesama dan logos dari kata Yunani yang artinya cerita.  Jadi, sosiologi berarti bercerita tentang kawan atau teman (masyarakat).

Sosiologi adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat positif yaitu mempelajari gejala-gejala dalam  masyarakat yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah.

7.    Max Weber
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tindakan sosial atau perrilaku-perilaku manusia.

8.    Emile Durkheim
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial yaitu fakta-fakta atau kenyataan yang berisikan cara bertindak, cara berpikir dan cara merasakan sesuatu dimana fakta-fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu.

9.    Herbert Spencer
Sosiologi adalah ilmu yang menyelidiki tentang susunan-susunan dan proses kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan/suatu sistem.

10. Paul B. Horton
Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok-kelompok masyarakat dan produk/hasil dari kehidupan kelompok tertentu.

11. Mac Iver
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan-hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

12. J. Gillin
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi yang timbul di dalam masyarakat.

13. P. J. Baouman
Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang manusia dan hubungan-hubungan antar golongan manusia.


14. Mr. J. Bierens De Haan 
Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat manusia, baik mengenai hakekatnya, susunannya, hubungannya, kodrat-kodrat yang menggerakkannya, mengenai kesehatan dan perkembangan masyarakat.

15. George Simmel
Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perhubungan sesama manusia (Human Relationship)


16. Lester Frank Ward
Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk meneliti kemajuan-kemajuan manusia dan apa saja yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya.

17. Willian Kornblum
Sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku-perilaku anggotanya yang menjadikannya masyarakat yang bersangkutan ke dalam berbagai kelompok-kelompok dan berbagai kondisi-kondisi.

18. Allan Johnson
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatusistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi individu dan bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya mempengaruhi sistem itu.

19. Vander Zanden
Sosiologi adalah studi ilmiah tentang interaksi manusia di masyarakat.

20. Anthony Giddens
Sosiologi adalah studi tentang kehidupan sosial manusia, kelompok-kelompok dan masyarakat.

21. Mayor Polak
Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan yakni hubungan diantara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok.

22. Soerjono  Soekanto
Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat.

23. Hassan Shadily
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai kehidupan dengan mencoba mengerti sifat dan maksud bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta perubahannya.


Unsur - unsur Komunikasi

Secara umum, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari pihak pengirim (komunikator) kepada pihak penerima (komunikan). Dalam proses komunikasi terdapat tujuh unsur yang merupakan kesatuan yang utuh dan bulat.
  1. Komunikator
Komunikator adalah pengirim (sender) yang mengirim pesan kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu. Unsur yang sangat berpengaruh dalam komunikasi, karena merupakan awal (sumber) terjadinya suatu komunikasi. Komunikator dalam komunikasi massa berusaha untuk menyebarkan informasi, pemahaman, wawasan dan solusi-solusi dengan masayarakat luas yang tersebar dimana-mana dan tanpa diketahui dengan jelas keberadaan mereka

Komunikasi dapat dilihat dari jumlahnya terdiri dari:
1.      Satu orang.
2.      Banyak orang dalam pengertian lebih dari satu orang.
3.    Massa

2.      Komunikan
Komunikan adalah penerima (receiver) yang menerima pesan dari komunikator, kemudian memahami, menerjemahkan dan akhirnya memberi respon. Komunikan dapat juga disebut khalayak yang artinya massa penerima informasi yang disebarkan oleh media massa. Mereka terdiri dari publik pendengar atau pemirsa sebuah media massa.

Komunikasi massa ditujukan pada khalayak luas yang heterogen dan anonim. Bersifat heterogen karena pesan atau informasi yang disampaikan terbuka untuk umum dan tidak diarahkan kepada kelas-kelas tertentu saja yang ada dalam masyarakat. Sedangkan bersifat anonim karena anggota-anggota khalayak secara individual tidak dikenal atau diketahui oleh komunikatornya.

3.      Pesan
Pesan adalah isi komunikasi berupa informasi yang disampaikan oleh Komunikator kepada Komunikan. Kejelasan pengiriman dan penerimaan pesan sangat berpengaruh    terhadap kesinambungan komunikasi. Pesan dapat secara panjang lebar mengupas berbagai segi, namun inti pesan dari komunikasi akan selalu mengarah kepada tujuan akhir komunikasi itu.

Pesan bersifat Verbal (verbal communication) antara lain:
1)      Oral (komunikasi yang dijalin secara lisan).
2)      Written (komunikasi yang dijalin secara tulisan).
Pesan bersifat non verbal (non verbal communication) yaitu Gestural communication (menggunakan sandi-sandi -> bidang kerahasiaan)
Bentuk pesan:
1)      Informatif , bersifat memberikan keterangan-keterangan/fakta-fakta, kemudian komunikan mengambil keputusan
2)      Persuasif, berisikan bujukan yaitu membangkitkan pengertian dan kesadaran manusia bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan perubahan sikap, tetapi berubahnya adalah atas kehendak sendiri.
3)      Koersif, penyampaian pesan yang bersifat memaksa dan dengan menggunakan sanksi-sanksi apabila tidak dilaksanakan.
Pesan harus memenuhi syarat-syarat berikut:
1.      Umum
2.      Jelas dan gamblang
3.      Bahasa yang jelas
4.      Positif
5.      Seimbang
6.      Penyesuaian dengan keinginan komunikasi
  1. Umpan balik (feedback)
Umpan balik dapat dimaknai sebagai jawaban komunikan atas pesan komunikator yang disampaikan kepadanya. Pada komunikasi yang dinamis, komunikator dan komunikan terus menerus saling bertukar peran.
Umpan balik dalam komunikasi massa umumnya bersifat tertunda, hal tersebut berbeda dengan umpan balik pada komunikasi tatap muka yang bersifat langsung. Namun dengan seiring perkembangan teknologi maka umpan balik yang bersifat tertunda pada komunikasi massa sudah ditinggalkan.
  1. Saluran / media
Saluran (channel) yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana berkomunikasi. Saluran komunikasi merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Berupa bahasa verbal maupun non verbal, wujudnya berupa ucapan, tulisan, gambar, bahasa tubuh, bahasa mesin, sandi dan lain sebagainya.
  1. Efek / dampak
Efek adalah hasil akhir dari suatu komunikasi, yaitu sikap dan tingkahlaku orang, sesuai atau tidak sesuai  dengan yang kita inginkan. Apabila sikap dan tingkah laku orang lain itu sesuai maka itu komunikasi berhasil, demikian pula sebaliknya. Efek ini sesungguhnya dapat dilihat dari personal opinion, publik opinion, dan majority opinion.
Terdapat tiga tataran pengaruh dalam diri komunikan sebagai orang yang menerima pesan:
1.      Kognitif (seseorang menjadi tahu sesuatu).
2.      Afektif (sikap seseorang terbentuk).
3.       Konatif (tingkah laku, hal yang membuat seseorang bertindak melakukan sesuatu).
  1. Faktor-faktor yang diperhatika dalam proses komunikasi/ lingkungan
a.       Empat tahap proses komunikasi
Menurit Cutlip dan Center komunikasi yang efektif harus dilaksanakan dengan melalui empat tahap, yaitu : Pengumpulan Fakta (fact finding), Perencanaan, Komunikasi dan Evaluasi.

b.      Prosedur mencapai effect yang dikehendaki
Wilbur Schraam mengatakan: untuk mendapatkan effect yang baik dari komunikasi maka prosedur yang ditempuh adalah apa yang disebut sebagai “A-A Procedure” yaitu proses dari Attention (perhatian) ke Action (tindakan).


BIROKRASI DALAM SISTEM ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIA

Administrasi sebagai ilmu mempunyai sifat umum dan universal dalam arti memiliki unsur-unsur yang sama, dimanapun dan kapanpun ilmu administrasi tersebut diterapkan. Banyak sistem administrasi negara yang kita jumpai di dunia ini dan hampir disetiap negara mempunyai sistem administrasi negara. Bahkan dari administrasi negara tersebut memiliki cabang lagi yaitu subsistem administrasi negara di setiap wilayah negara tertentu.
Subsistem negara administrasi negara tersebut menggambarkan hubungan antara administrasi negara dengan lingkungan sekitar baik lingkungan fisik maupun lingkungan masyarakat.
Untuk mempelajari hubungan administrasi negara dan lingkungan tersebut maka diperlukan suatu pendekatan yang diambil dari ilmu kehidupan yaitu ekologi. Ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan pengaruh yang bersifat timbal balik antara alam sekitar dengan organisme hidup.
Cabang atau subsistem dari ilmu administrasi tersebut disebut ekologi administrasi negara. Ekologi administrasi negara merupakan perkembangan lanjut dari perkembangan perilaku dan bukan administrasi lingkungan sebagaimana dipopulerkan oleh sebagian orang yang sebenarnya administrasi lingkungan itu belum pernah ditemukan dalam berbagai literatur ilmu administrasi. Dalam perkembangan perilaku dari aspek budaya dikaji pula berbagai pola perilaku seseorang ataupun sekelompok orang (suku) yang orientasinya berkisar tentang kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik, hukum, adat istiadat dan norma kebiasaan yang berjalan, dipikir, dikerjakan, dan dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya, serta dicampurbaurkan dengan prestasi di bidang peradaban (Inu Kencana, dkk, Ilmu Administrasi Publik; 140).
Ekologi administrasi adalah ilmu administrasi yang menaruh perhatian atas faktor-faktor ekologi yang mempengaruhinya. Kalau administrasi tentang lingkungan, dimaksudkan adalah administrasi tentang lingkungan. Hal itu lebih sesuai jika dikatakan sebagai ilmu kebijakan lingkungan.
            Dalam hubungan dengan ekologi administrasi negara, faktor-faktor ekologis ini banyak sekali dan bermacam-macam yang oleh para ilmuan dan peneliti diperinci untuk memudahkan menyelidiki dan mempelajari hubungan pengaruh timbal balik antara faktor-faktor tersebut dengan administrasi negara.
            Sistem administrasi negara Indonesia sejalan dengan aspek-aspek kehidupan nasional, sehingga faktor-faktornya terdiri dari faktor-faktor yang beraspek alamiah dan sosial (kemasyarakatan). Faktor-faktor yang beraspek alamiah, yaitu letak geografis, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk sedangkan faktor-faktor yang beraspek sosial (kemasyarakatan), yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan (militer).1 (S. Pamudji “Ekologi Administrasi Negara” )
            Administrasi negara sebagai organ birokrasi negara adalah alat-alat negara yang menjalankan tugas-tugas negara, di antaranya menjalankan tugas pemerintahan. Pemikiran ini mengasumsikan bahwa pemerintah tidak selalu sama dengan negara. Birokrasi dan Administrasi itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Setiap organisasi tidak akan lepas dari sebuah birokrasi dan administrasi. Karena birokrasi dan administrasi menyatupadukan aktivitas organisasi menuju titik yang sama.
Birokrasi
Dalam literatur ilmu sosial, birokrasi umumnya dipandang sebagai aktor yang sekadar menerapkan kebijaksanaan yang telah diputuskan di tempat lain. Namun seringkali yang kita dapati di masyarakat bahwa birokrasi tidak hanya mendominasi kegiatan administrasi pemerintah tetapi juga kehidupan politik masyarakat secara keseluruhan.
Birokrasi pemerintah seringkali diartikan sebagai officialdom atau kerajaan pejabat. Suatu kerajaan yang raja-rajanya adalah para pejabat dari ssuatu bentuk organisasi yang digolongkan moderen. Konsepsi birokrasi weber yang dianut dalam organisasi pemerintah banyak memperlihatkan cara-cara officialdom di atas. Pejabat birokrasi adalah sentra dari penyelesaian urusan masyarakat. Jabatan yang berada di hierarki atas mempunyai kekuasaan yang lebih besar ketimbang jabatan yang berada di tataran bawah.
Konsep birokrasi Weber mendapat kritikan dari Warren Bennis (1967). Ia mengatakan bahwa birokrasi Weberian sekitar 25 sampai 50 tahun yang akan datang akan mengalami kejatuhan dan diganti dengan sistem sosial yang baru yang sesuai dengan harapan masyarakat pada abad ke-20 (Thoha, 1984).
Sampai saat ini sudah berada pada abad ke-21 ramalan Bennis dan juga para kritikus lainnya ternyata telah banyak menjadi kenyataan. Officialdom itu ternyata telah mulai pudar. Salah satu wujud dari pudarnya kerajaan pejabat itu ialah dilakukan gerakan reformasi dalam birokrasi pemerintah antara lain berusaha mengubah sikap keterbukaan pelaku-pelakunya.
Salah satu tanda kemajuan zaman dan perubahan global ialah diperlakukannya cara kerja dengan mempergunakan teknologi informasi. Cara kerja semacam ini akan menjadikan birokrasi tanpa batas (boundaryless organization, Ashkenas, 1995). Jika birokrasi tanpa batas ini dan tanpa kertas itu diperlakukan maka tatanan organisasi yang vertically operated , akan berubah dan memberikan wajah baru dari birokrasi yang tidak tidak lagi secara tegas mengikuti garis hierarki. Dengan demikian sesuai dengan asas demokrasi kewenangan demokrasi itu tidak hanya berada dihierarki atas (penguasa) melainkan ada di mana-mana (decentralized).
Birokrasi pemerintah tidak bisa dilepaskan dari proses dan kegiatan politik. Pada setiap gugusan masyarakat yang membentuk suatu tata kepemerintahan tidak bisa dilepaskan dari aspek politik ini. Politik sebagaimana kita ketahui bersama terdiri dari orang-orang yang berperilaku dan bertindak politik yang diorganisasikan secara poolitik oleh kelompok-kelompok kepentingan dan berusaha mencoba mempengaruhi pemerintah untuk mengambil dan melaksanakan suatu kebijakan dan tindakan yang bisa mengangkat kepentingannya dan mengenyampingkan kepentingan kelompok lainnya. Birokrasi pemerintah langsung ataupun tidak langsung akan selalu berhubungan dengan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat.
Hampir semua masyarakat di negara mana pun di dunia ini semua orang memandang bahwa tindakan pemerintah yang dijalankan melalui mesin birokrasinya merupakan cara terbaik untuk menciptakan otorisasi dan menetapkan peraturan yang mengikat semua pihak. Birokrasi pemerintah merupakan institusi yang bisa memberikan peran politik dalam memecahkan konflik politik yang timbul di antara orang dan kelompok orang-orang.
Birokrasi pemerintah harus bersifat netral. Jika pemerintah dibuat netral, maka rakyat secara keseluruhan akan bisa dilayani oleh birokrasi pemerintah. Melayani rakyat secara keseluruhan artinya tidak mengutamakan dan memihak kepada salah satu kepentingan kelompok rakyat tertentu. Oleh karena itu, netralitas birokrasi pemerintah dari kepentingan politik tertentu akan mampu melahirkan tatanan kepemerintahan yang demokratis.
Lembaga Birokrasi Pemerintah
Lembaga birokrasi adalah suatu elemen penting di dalam pengembangan bangsa di banyak negara yang sedang berkembang. Lembaga birokrasi itu terdiri dari badan dan organisasi yang dibentuk pemerintah, baik yang berupa lembaga kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian, maupun lembaga nonstruktural berupa komisi dan dewan yang dibentuk lembaga kepresidenan.
Selama ini kelembagaan birokrasi pemerintah selalu ditarik dari lokus dan fokus penggunaan kekuasaan yang sedikit banyak menjauhkan dari terwujudnya demokrasi. Tarik-menarik dari lokus dan fokus penggunaan kekuasaan berada diantara legislatif dan eksekutif. Periodisasi dari tarik-menarik dari lokus dan fokus kekuasaan dalam sejarah pemerintahan Indonesia tersebut yaitu:
·         Periode 1945 – 1950
Pada periode ini, semangat perjuangan masih mewarnai penyelenggaraan pemerintahan kita. Persatuan dan kesatuan bangsa dan negara sangat dijunjung tinggi oleh para pelakunya. Kepentingan minoritas lebih dihargai oleh kekuatan mayoritas demi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara proklamasi.
     Semangat primodial, dimana saat itu dipegang oleh PKI yang merupakan satu-satunya organisasi politik primodial yang mengancam negara proklamasi dan melakukan pemberontakan dalam rangka menguasai pemerintahan dan negara, untuk sementara waktu kalah oleh semangat nasional.
     Pada awal kemerdekaan, lembaga pemerintahan dianggap sebagai sarana politik yang baik untuk mempersatukan bangsa karena lembaga ini mempunyai birokrasi yang mampu menjangkau rakyat sampai ke desa-desa. Namun dalam perjalanan sejarah nampak gejala semakin menguatnya aspirasi primodial dalam lembaga birokrasi pemerintahan. Lembaga ini menjadi incaran keekuatan-kekuatan politik. Partai-partai polotik mulai mengincar peluang untuk menguasai lembaga birokrasi pemerintahan ini.
·         Periode 1950 – 1959
Pada peridoe kedua ini, gejala semakin derasnya kekuatan politik mengincar terhadap lembaga birokrasi pemerintah semakin hari semakin dirasakan. Pada tahun ini UUD Sementara 1950 diperlakukan yang menganut sistem demokrasi parlementer,  bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Akibat dari Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945, kita menganut sistem banyak partai yang memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk mendirikan partai politik sesuai dengan aspirasinya. Pada periode ini terselenggara pemilihan umum pertama yang dikenal sangat demokratis. Ketika itu semua partai politik yang memenangkan suara berkeinginan untuk menguasai beberapa kementerian. Bahkan tidak jarang terjadi kabinet pemerinta dibubarkan hanya karena pembagian kementerian yang tidak sesuai dengan tuntutan partai-partai politik.
Sementara itu, aparat pemerintah yang diharapkan netral juga sudah pandai bermain mata dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada. Pada periode ini di sana-sini militer sudah mulai ikut memainkan peran dalam percaturan politik.partisipasi politik militer mulai tampak ketika tentara menolak perjanjian KMB yag merupakan hasil perjuangan untuk menegakkan kemerdekaaan oleh politisi sipil melalui jalan diplomasi. Peran tentara ini kelak akan diwujudkan dalam konsep dwifungsi yang menekankan bahwa militer tidak hanya berperan di bidang keamanan dan pertahanan saja, melainkan juga di bidang sosial dan politik.   
·         Periode 1960 – 1965
Pada periode ini, lembaga pemerintah semakin jelas diincar oleh kekuatan partai politik. Di bawah label demokrasi terpimpin, tiga partai politik membangun akses ke lembaga pemerintah. Tiga kekuatan partai politik Nasakom berambisi menggunakan jabatan birokrasi dalam lembaga pemerintah sebagai building block untuk kepentingan membangun organisasi partainya. Pada masa ini lembaga pemerintah sudah terperangkap ke dalam jaring yang dipasang oleh kekuatan politik Nasakom. Hal ini terbukti ketika terjadi tragedi nasional pemberontakan PKI 30 September 1965.
     Dari data yang diungkap ternyata kekuatan partai politik PKI telah menyusup ke hampir semua departemen pemerintah. Sementara itu, kekuatan agama dan nasionalis mendominasi kapling departemen masing-masing.  Pada periode ini dengan upaya PKI menguasai lembaga pemerintahan, dan peran partai politik yang semakin berrebutan kekuasaan ternyata partai politik kurang mampu menghadirkan pemerintahan sipil yang profesional. Oleh karena itu, pada saat ini lalu tampil kekuatan militer dalam panggung politik pemerintahan kita.
·         Periode 1966 – 1999
Pada periode ke empat antara tahun 1966 pertengahan tahun 1999 lembaga pemerintah lebih memihak kepada kekuatan politik yang dominan. Salah satu faktor yang menentukan kemenangan Golkar dalam beberapa kali pemilu selama pemerintahan Orde Baru adalah karena peranan lembaga pemerintah ditambah kekuatan ABRI yang sangat solid mendukung Golkar sebagai tulang punggung pemerintahan.
     Lembaga birokrasi pemerintah mempunyai kepanjangan otoritasnya sampai ke pelosok desa diseluruh tanah air. Di hierarki atas birokrasi pemerintah terdapat lembaga kabinet yang dipimpin presiden dan dibantu para menteri. Di hierarki tengah terdapat lembaga Propinsi Pemerintah Daerah Tingkat I yag dipimpin Gubernur Kepala Daerah Penguasa Tunggal di wilayah propinsi. Di Daerah Tingkat II terdapat lembaga birokrasi pemerintah Kabupaten dan Kotamadya yang dipimpin Bupati/Walikota Penguasa Tunggal di daerah Tingkat II ini. Seterusnya di desa ada lurah dan kepala desa wakil penguasa tunggal tersebut di tingkat pedesaan. ABRI pun mempunyai hierarki  kekuasaan yang mengikuti sistem hierarki birokrasi pemerintah.
     Pada periode ini demokrasi yang meletakkan kedaulatan rakyat tidak banyak dipraktikkan. Sementara itu demokrasi menurut perspektif kekuasaan yang bernuansa rekayasa untuk kepentingan penguasa amat jelas di lakukan selama pemerintahan Orde Baru. Orang-orang militer banyak menguasai lembaga sipil, sehingga selama periode ini lebih banyak dikenal sebagai pemerintahan sipil yang dikuasai oleh militer.
Demikianlah perkembangan kelembagaan birokrasi pemerintahan yang cenderung menjadi sasaran dari kekuasaan, dan pada akhir dari periode yang terakhir tersebut mulai dirasakan perlunya reformasi.
Reformasi sekarang ini zamannya dan sistem politiknya telah berubah. Oleh karena itu, mestinya jabatan politik, nonpolitik, dan lembaga departemen dan nondepartemen tidak sama dengan zamannya pemerintahan Orde Baru dahulu.
            Semenjak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai sekarang ini interaksi kehidupan partai politik dan birokrasi tidak bisa dihindari. Interaksi itu membawa pengaruh baik positif maupun negatif bagi keduanya. Birokrasi pemerintah yang tidak bisa dipisahkan dari praktik kekuasaan membuat birokrasi pemerintah ibarat kerajaan kekuasaan atau pejabat.
            Penggunaan kekuasaan dalam birokrasi pemerintah, tidak jauh bedanya dengan aplikasi teori elit seperti yang dikenal dalam referensi kehidupan politik di negara-negara maju. Teori ini menekankan bahwa kekuasaan itu tidak hanya berada di tangan elit birokrasi pemerintah, akan tetapi juga pelaksanaan kekuasaan itu berada di tangan elit yang tidak bertanggung jawab. Itulah sebabnya birokrasi pemerintah tidak mempunyai akuntabilitas terhadap rakyat (Hunter, 1953; Mills, 1959).
            Adanya hubungan yang erat antara birokrasi dan penguasa menyebabkan birokrasi sangat mudah sekali terpengaruh oleh orde politik. Hal ini sering terjadi di negara sedang berkembang. Di Amerika Latin misalnya, terbukti bahwa kejatuhan suatu rezim  menyebabkan hancurnya posisi birokrasi secara total. Tetapi hal ini tidak terjadi di negara-negara yang sedang mengalami pembaharuan atau negara yang telah memperoleh prestise birokrasi yang baik seperti di Thailand.
            Birokrasi pemerintah tidak lagi seperti yang dipostulatkan oleh pakar politik selama ini sebagai satu-satunya pusat kekuasaan. Dahulu mungkin benar, akan tetapi perubahan-perubahan yang terjadi menjelang abad ke-21 ini membuat situasi dan konstelasinya harus dibalik. Pusat kekuasaan ada di tangan rakyat. Dengan demikian jika kegiatan birokrasi pemerintah tidak cocok lagi dengan keinginan rakyat, maka birokrasi harus mau mempertanggungjawabkan kepada rakyat. Jika akuntabilitas ini benar-benar dikerjakan oleh birokrasi pemerintah, maka transparasi, keterbukaan, dan kejujuran akan diperlihatkan oleh kinerja birokrasi pemerintah.
Upaya untuk mengubah pemusatan kekuasaan yang ada di tangan elit birokrasi pemerintah itu, sehingga akuntabilitas  bisa dilakukan dengan membiasakakan melakukan desentralisasi kekuasaan. Pentingnya desentralisasi kekuasaan birokrasi pemerintah itu, selain untuk mengembalikan kekuasaan atau memberdayakan kepada rakyat, juga karena didorong oleh adanya keterbatasan yang dialami oleh birokrasi pemerintah sendiri.
 
Daftar Pustaka :
Thoha, Miftah. 2007. Biokrasi & Politik di Indonesia. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
Ali, Farid. 2004. Filsafat Administrasi. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
Pamudji, S. Ekologi Administrasi Negara. Jakarta : Bumi Aksara
Gaffar, Afan. 1989. Beberapa Aspek Pembangunan Politik. Jakarta : Rajawali
Mas’oed, Mohtar. 1994. Politik, Birokrasi dan Pembangunan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Zauhar, Soesilo. 2007. Reformasi Administrasi Konsep, Dimensi dan Strategi. Jakarta : Bumi Aksara


DASAR-DASAR MANAJEMEN


1. Pengertian Manajemen
Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan ini dilakukan melaluiproses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Pengertian manajemen menurut para ahli yaitu sebagai berikut.

  • Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan
Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya stuecara efektif dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

  • Andrew F. Sikula
Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

  • G.R. Terry
Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

  • Harold Koontz dan Cyril O’Donnel
Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas oranglain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian.

  • James A.F. Stoner
Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, dan pengawasan anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

2. Asas-asas Manajemen
Asas (prinsip) merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Asas bukanlah hukum atau dogma, tetapi hanya sebagai hipotesis yang harus diterapkan secara fleksibel, praktis, relevan dan konsisten. Dengan menggunakan asas-asas manajemen, seorang manajer dapat mengurangi atau menghindari kesalahan-kesahalan dasar dalam menjalankan pekerjaannya, dan kepercayaan pada diri sendiri pun akan semakin besar. Manajer secara beralasan dapat meramalkan hasil-hasil usaha atau kegiatan-kegiatannya.
Asas-asas umum manajemen
Asas-asas umum manajemen (general principles of management), menurut:
Henry Fayol
a.       Pembagian kerja (division of work)
Asas ini sangat penting, karena adanya limit factors, artinya adanaya keterbatasan-keterbatsan manusia dalam mengerjakan semua pekerjaan, yaitu:
a.       Keterbatasan waktu;
b.      Keterbatasan pengetahuan;
c.       Keterbatasan kemampuan;
d.      Keterbatasan perhatian;
Asas pembagian kerja ini mutlak harus diadakan  pada setiap organisasi karena tanpa pembagian kerja berarti tidak ada organisasi dan kerja sama di antara anggotannya. Dengan pembagian kerja maka daya guna dan hasil guna organisasi dapat ditingkatkan demi tercapainya tujuan.
b.      Wewenang dan Tanggung jawab (authority and responsibility)
Menurut asas ini perlu pembagian wewenang dan tanggung jawab antara atasan dan bawahan; wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab.
c.       Disiplin (discipline)
Menurut asas ini, hendaknya semua perjanjian, peraturan yang telah ditetapkan dan perintah atasan harus dihormati, dipatuhi, serta dilaksanakan sepenuhnya.
d.      Kesatuan perintah (unity of command)
Menurut asas ini, hendaknya setiap bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan dan bertanggung jawab hanya kepada seorang atasan pula karena jika seorang bawahan diperintah oleh beberapa orang atasan maka ia akan bingung.
e.       Kesatua arah (unity of direction)
Setiap orang (sekelompok) bawahan hanya mempunyai satu rencana, satu tujuan, satu perintah, dan satu atasan, supaya terwujud kesatuan arah, kesatuan gerak, dan kesatuan tindakan menuju sasaran yang sama.
f.       Kepentingan umum di atas kepentingan pribadi (subordination of individual interest into general interest)
Setiap orang dalam organisasi harus mengutamakan kepentingan bersama (organisasi), di atas kepentingan pribadi.
g.      Pembagian gaji yang wajar (remuneration of personnel)
Menurut asas ini, hendaknya gaji dan jaminan-jaminan sosial harus adil, wajar, dan seimbang dengan kebutuhan, sehingga memberikan kepuasan yang maksimal baik bagi karyawan maupun majikan.
h.      Pemusatan wewenang (centralization)
Setiap organisasi harus mempunyai pusat wewenang, artinya wewenang itu dipusatkan atau dibagi-bagi tanpa mengabaikan situasi-situasi khas, yang akan memberikan hasil keseluruhan yang memuaskan. Centralization ini sifatnya dalam arti relatif, bukan absolut (mutlak).
i.        Hirarki (Hierarchy)
Saluran perintah atau wewenang yang mengalir dari atas ke bawah harus merupakan mata rantai vertikal yang jelas, tidak terputus, dan dengan jarak terpendek. Maksudnya perintah harus berjenjang dari jabatan tertinggi ke jabatan terendah dengan cara yang berurutan.
j.        Keteraturan (order)
Asas ini dibagi atas material order dan social order, artinya keteraturan dan ketertiban dalam penempatan barang-barang dan karyawan. Material order artinya barang-barang atau alat-alat organisasi perusahaan harus ditempatkan pada tempat yang sebenarnya, jangan disimpan di rumah. Social order artinya penempatan karyawan harus sesuai dengan keahlian atau bidang spesialisasinya.
k.      Keadilan (equity)
Pemimpin harus berlaku adil terhadap semua karyawan dalam pemberian dan jaminan sosial, pekerjaan dan hukuman. Perlakuan yang adil akan mendorong bawahan mematuhi perintah-perintah atasan dan gairah kerja. Jika tidak bawahan akan malas dan cenderung menyepelekan tugas-tugas dan perintah-perintah atasanya.
l.        Inisiatif (initiative)
Menurut asas ini, seorang pimpinan harus memberikan dorongan dan kesempatan kepada bawahananya untuk berinistiatif, dengan memberikan kebebasan agar bawahan secara aktif memikirkan dan menyelesaikan sendiri tugas-tugasnya.
m.    Kesatuan (esprit de corps)
Menurut asas ini, kesatuan kelompok harus dikemmbangkan dan dibina melalui sistem komunikasi yang baik, sehingga terwujud kekompakan kerja (team work) dan timbul keinginan untuk mencapai hasil yang baik.
n.      Kestabilan masa jabatan (stability of turn-over of personnel)
Menurut asas ini, pimpinan perusahaan hrus berusaha agar mutasi dan keluar masuknya karyawan tidak terlalu sering, karena akan mengakibatkan ketidakstabilan organisasi, biaya-biaya semakin besar, dan perusahaan tidak mendapat karyawan yag berpengalaman. Pimpinan perusahaan harus berusaha agar setiap karyawan betah bekerja sampai masa pensiunannya.
F.W. Taylor
1. Pengembangan metode-metode kerja yang terbaik.
2. Pemilihan serta pengembangan para pekerja.
3. Usaha untuk menghubungkan dan mempersatukan metode kerja yang terbaik  denganpara pekerja yang terpillih dan terlatih.
4. Kerja sama yang harmonis antara manajer dan nonmanajer, meliputi pembagian  kerja dan tanggung jawab manajer untuk merencanakan pekerjaan.
Harrington Emerson
1.       Memberi batasan tujuan dengan tegas.
2.       Pikiran yang sehat.
3.       Nasihat (konsultasi) yang konsekuen.
4.       Tata tertib.
5.       Penjelasan yang jujur.
6.       Laporan yang dapat dipercaya, segera, dan memadai.
7.       Pengiriman (penyaluran).
8.       Standarisasi dan penjadwalan.
9.       Keadaan yang disandarisasi dan penjadwalan.
10.  Standarisasi operasi.
11.  Pengubahan instruksi praktis yang standar.
12.  Penghargaan keefektifan.

3. Ilmu Manajemen
Ilmu (science) adalah sekumpulan pengetahuan yang telah disistematisasikan, dikumpulkan, dan diterima menurut pengertian kebenaran umum mengenai keadaan suatu subjek dan objek tertentu.
Science management (manajemen ilmiah) adalah suatu kumpulan pengetahuan yang disistematisasi, dikumpulkan, dan diterima menurut pengertian kebenaran-kebenaran universal mengenai manajemen.
Scientific manajement adalah manajemen yang menggunakan ilmu (science) dan scientific method.
Scientific method suatu pendekatan yang tepat terhadap suatu objek ilmu dan tujuan utamanya ialah untuk menambah pengetahuan yang sudah ada.
Scientific management memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
a.       Tersusun secara sistematis/teratur.
b.      Dapat dipelajari dan diajarkan.
c.       Menggunakan metode-metode ilmiah.
d.      Dapat dijadikan suatu teori.
e.       Objektif dan rasional.
Scientific manager ialah manajer yang mneggunakan science dan scientific method dalam usaha memimpin kegiatan-kegiatan bawahannya melalui fungsi-fungsi manajemen.
Ilmu manajemen berbeda dengan seni manejemen. Ilmu mengajarkan kita tentang sesuatu atau pengetahuan sedangkan seni (art) mengajarkan kita bagaimana sesuatu hal dilakukan atau mendorong orang untuk berpraktek.
Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Manajemen sebagai ilmu dapat pula dilihat sebagai suatu pendekatan (approach) terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat dinikmati oleh indra manusia.
Manajemen dikatakan sebagai suatu ilmu sehingga seorang manajer juga harus memiliki sikap ilmiah seperti halnya sikap ilmiah yang dimiliki para ilmuan. Sikap ilmiah yang harus dimiliki seorang manajer adalah sebagai berikut:
a.       Objektivitas
b.      Serba relatif
c.       Skeptif
d.      Kesabaran intelektual
e.       Kesederhanaan
f.       Tidak memihak kepada etik

4. Tujuan Manajemen
Tujuan organisasi adalah mendapatkan laba atau pelayanan/pengabdian melalui proses manajemen itu. Pengertian tujuan (objectives) berbeda dengan sasaran (goals). Tujuan maknanya hasil yang umum (generalis), sedangkan sasaran berarti hasil khusus (spesialis).
Tujuan yang ingin dicapai selalu ditetapkan dalam suatu rencana (plan), karena itu hendaknya tujuan ditetapkan “jelas, realistis, dan cukup menantang”. Untuk menetapkan tujuan ini harus didasarkan pada analisis “data, informasi, dan potensi” yang dimiliki serta memilihnya dari alternatif-alternatif yang ada. Tujuan organisasi dapat diketahui dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART)-nya.
Tujuan-tujuan ini dapat kita kaji dari beberapa sudut dan dibedakan sebagai berikut.
1.      Menurut tipe-tipenya, tujuan dibagi atas:
a.       Profit objectives, bertujuan untuk mendapatkan laba bagi pemiliknya.
b.      Service objectives, bertujuan unutk memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen dengan mempertinggi nilai barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen.
c.       Social objectives, bertujuan meningkatkan nilai guna yang diciptakan perusahan untuk kesejahteraan masyarakat.
d.      Personel objectives, bertujuan agar para karyawan secara individual economic, social psychological mendapat kepuasan di bidang pekerjaannya dalam perusahaan.
2.      Menurut prioritasnya, tujuan dibagi atas:
a.       Tujuan primer,
b.      Tujuan sekunder,
c.       Tujuan individual, dan
d.      Tujuan sosial.
3.      Menurut jangka waktunya, tujuan dibagi atas:
a.       Tujuan jangka panjang,
b.      Tujuan jangka menengah,
c.       Tujuan jangka pendek.
4.      Menurut sifatnya, tujuan dibagi atas:
a.       Management objectives, tujuan dari segi efektif yang harus ditimbulkan oleh manajer.
b.      Managerial objectives, tujuan yang harus dicapai daya upaya atau kreativitas-kreativitas yang bersifat manajerial.
c.       Administrative objectives, tujuan-tujuan yang pencapaiannya memerlukan administrasi.
d.      Economic objectives, tujuan-tujuan yang bermaksud memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan memerlukan efesiensi untuk pencapaiannya.
e.       Social objectives, tujuan suatu tanggung jawab, terutama tanggung jawab moral.
f.       Technical objectives, tujuan berupa detail teknis, detail kerja, detail karya.
g.      Work objectives, yaitu tujuan-tujuan yang merupakan kondisi kerampungan suatu pekerjaan.
5.      Menurut tingkatnya, tujuan dibagi atas:
a.       Overall enterprise objectives, adalah tujuan semesta, (generalis) yang harus dicapai oleh badan usaha secara keseluruhan.
b.      Divisional objectives, adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap divisi.
c.       Departemental objectives, adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh masing-masing bagian.
d.      Sectional objectives, adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh setiap seksi.
e.       Group objectives, adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh setiap kelompok urusan.
f.       Individul objectives, adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh masing-masing individu.
6.      Menurut bidangnya, tujuan dibagi atas:
a.       Top level objectives, adalah tujuan-tujuan umum, menyeluruh, dan menyangkut berbagai bidang sekaligus.
b.      Finance objectives, adalah tujuan-tujuan tentang modal.
c.       Production objectives, adalah tujuan-tujuan tentang produksi.
d.      Marketing objectives, adalah tujuan-tujuan mengenai bidang pemasaran barang dan jasa-jasa.
e.       Office objectives, adalah tujuan-tujuan mengenai bidang ketatausahaan dan administrasinya.
7.      Menurut motifnya, tujuan dibagi atas:
a.       Public objectives, adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang negara.
b.      Organizational objectives, adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai berdasarkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan statuta organisasi bersifat zakelijk dan impersonal (tidak boleh berdasarkan pertimbangan perasaan atau selera pribadi) dalam upaya pencapaiannya.
c.       Personal objectives, adalah tujuan pribadi/individual (walaupun mungkin berhubungan dengan organisasi) yang dalam usaha pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh selera ataupun pandangan pribadi.

5. Bidang-bidang Manajemen
Bidang-bidang manajemen dikenal atas:
1.      Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
Dalam manajemen sumber daya manusia (MSDM) pembahasan difokuskan pada unsur manusia pekerja. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja, agar efektif dan efesien membantu terwujudnya tujuan. Hal-hal pokok yang dipelajari dalam MSDM ini adalah perencanaan (human resources planning), pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan.
2.      Manajemen Permodalan
Dalam manajemen permodalan, pembahasan lebih dititikberatkan “bagaimana menarik modal yang cost of money-nya relatif rendah dan bagaimana memanfaatkan modal (uang) supaya lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan”. Tegasnya bagaimana mengelola/mengatur dana/uang, supaya mendapat keuntungan yang wajar.
3.      Manajemen Akuntansi Biaya
Pokok pembahasan dalam manajemen akuntansi biaya ini adalahh “ bagaimana caranya, supaya harga pokok barang atau jasa yang dihasilkan relatif rendah dan dengan kualitas yang baik”. Jadi, membahas masalah pemakaian material, supaya efisien dan efektif sehingga pemborosan dapat dihindarkan seminimal mungkin.
4.      Manajemen Produksi
Hal-hal pokok yang dibahas dalam manajemen produksi ini meliputi masalah “penentuan/penggunaan mesin-mesin, alat-alat, lay out peralatan, dan cara-cara untuk memproduksi barang/jasa supaya kualitasnyarelatif baik. Jadi membahas pengertian produksi, tata ruang perusahaan, perawatan, dan lain sebagainya.
5.      Manajemen Pemasaran
Masalah-masalah pokok yang diatur dalam manjemen pemasaran ini lebih dititikberatkan tentang cara penjualan barang, jasa, pendistribusian, promosi produksi sehingga konsumen merasa tertarik untuk mengkonsumsinya. Jadi, mengatur bagaimana supaya barang dan jasa-jasa dapat terjual seoptimal mungkin dan dengan mendapat laba yang wajar.


6. Dasar-dasar Manajemen
Dasar-dasar manajemen adalah sebagai berikut:
1.      Adanya kerja sama di antara sekelompok orang dalam ikatan formal
2.      Adanya tujuan bersama serta kepentingan yang sama yang akan dicapai
3.      Adanya pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab yang teratur.
4.      Adanya hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik.
5.      Adanya sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakan.
6.      Adanya human organization.